Penjualan Daging Murah Sapi Madura Untuk Selamatkan UMKM

Pamekasan (PWINews)  - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Jhon Yulianto mengatakan, penjualan daging murah sapi Madura yang dilakukan instansi itu, untuk menyelamatkan para pelaku UMKM dan peternak sapi Madura.

Dinas Koperasi tidak memilih daging impor untuk dijual kepada masyarakat, sebab jika hal itu dilakukan akan mengancan keberadaan UMKM dan para peternak sapi Madura.

"Jika daging ekspor kita masukkan, dan kita biarkan berjalan sesuai pasar, maka pelaku UMKM yang ada di Pamekasan akan 'hangus' dan mereka yang menikmati keuntungan hanyalah eksportir," katanya.

Sedangkan, para pelaku UMKM yang ada di Pamekasan tidak mendapat keuntungan apa-apa, bahkan bisa terancam kolep.

Demikian juga, dengan para peternak sapi lokal Madura, termasuk peternak sapi lokal di Kabupaten Pamekasan.

"Jadi, penjualan daging sapi lokal Madura yang murah ini, salah satunya sebagai upaya dinas untuk menyelamatkan pelaku UMKM juga agar mereka tetap bisa eksis," ucapnya.

Kepala Diskop Jhon Yulianto menuturkan, penjualan daging murah sapi Madura ini terwujud berkat kerja sama antara Dinas Koperasi dengan pelaku UMKM binaan dinas, pihak bank UMKM dan Pegadaian Pamekasan.

Caranya, Diskop membeli sapi Madura kepada pelaku UMKM seharga antara Rp9 juta hingga Rp10 juta per ekor.

"Ternyata, sapi yang kami beli itu, tetap rugi, jika dijual seharga Rp80 ribu per kilogram," kata Jhon Yulianto.

Selanjutnya, Diskop meminta para pihak dan instansi yang selama ini bekerja sama dengan UMKM di Pamekasan, seperti pegadaian dan bank UMKM untuk membantu subsidi harga, agar sesuai dengan keinginan yang tetapkan pemerintah, yakni Rp80 ribu per kilogram.

"Dari subsidi itulah, maka harga daging sapi Rp80 ribu bisa terwujud, tapi dengan daging sapi lokal Madura, bukan dagung impor," katanya.

Di Pamekasan, menurut Jhon Yulianto, jumlah UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi sebanyak 4.500 UMKM tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu.

Mereka bergerak di berbagai jenis usaha, termasuk usaha penggemukan sapi Madura, penjualan daging sapi Madura, serta kerajinan lokal Madura. (AntaraJatim.Com, 4 Juli 2016)

Pamekasan Jual Daging Murah Sapi Madura 1.550 Ton

Pamekasan (PWINews)  - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,  menjual daging sapi murah sebanyak 1.550 ton menjelang Lebaran 1437 Hijriah, guna membantu masyarakat dan menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait harga daging sapi.

"Tapi daging murah yang kami jual ini bukan daging sapi impor melainkan daging sapi lokal Madura," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Jhon Yulianto kepada Antara di Pamekasan, Senin.

Di pasaran harga daging sapi Madura asli kini masih dalam kisaran antara Rp100 ribu hingga Rp110 per kilogram.

Sedangkan daging sapi Madura yang dijual pemkab hanya Rp80 ribu per kilogram lebih murah antara Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Penjualan daging murah sapi Madura ini digelar pemkab selama dua kali, yakni kali pertama sebanyak 750 ton dan kali kedua 800 ton. Lokasinya di kantor Dinas Koperasi dan UKM di Jalan Jokotole Pamekasan.

"Hari ini merupakan hari terakhir, yakni sebanyak 800 ton," kata Jhon Yulianto menjelaskan. (AntaraJatim.Com, 4 Juli 2016)

Diguyur Hujan, 60 Ribu Bibit Tembakau Terancam Mati

Pamekasan (PWINews) -  Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dalam dua hari terakhir membuat petani tembakau resah. Pasalnya, intensitas hujan yang tinggi akan berakibat fatal bagi pertumbuhan tembakau.

Seperti yang dialami Jufriadi (60) warga Desa Konang Kecamatan Galis Pamekasan yang menanam tembakau di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan. Pria yang biasa dipanggil Pak Zuhri itu terpaksa menyedot air yang menggenangi lahannya dengan menggunakan genset, Rabu (29/6/2016).

“Saya menyedot air ini mulai tadi malam karena menggenangi tanaman tembakau. Tapi tadi pagi masih diguyur hujan lagi, makanya genangannya tak kunjung surut,” tutur pria yang mengaku menanam tembakau dengan menyewa lahan milik Lapas Klas II- A Pamekasan tersebut.

Dikatakan, dirinya bersama keluarga besarnya terpaksa harus menyedot genangan air di lahannya dengan tiga genset sekaligus karena untuk melindungi bibit tembakau yang ditanam sejak 15 hari tersebut.

“Kalau dibiarkan menggenang begitu saja, ya tembakaunya akan mati nanti, meskipun hidup pertumbuhannya tidak bagus. Makanya harus segera disedot,” tandasnya.

Pria berperawakan kurus itu menjelaskan, 60 ribu bibit tembakau itu berada dalam lahan seluas 2 hektar. Jika curah hujan tinggi, maka dipastikan dirinya akan mengalami kerugian yang cukup besar. (PortalMadura.Com, 29 Juni 2016)

Koperasi Batik di Pamekasan Tidak Lakukan RAT

Pamekasan (PWINews) - Koperasi batik di pasar 17 Agustus Kelurahan Bugih Pamekasan, Madura, Jawa Timur sampai sekarang tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) sebagaimana petunjuk pemerintah.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pamekasan, Jon Yulianto mengatakan, sebuah koperasi harus melakukan RAT untuk menyusun program yang akan dijalankan. Sementara, koperasi batik di pasar Barat itu sejak dua tahun terakhir belum melakukan petunjuk dimaksud.

“Sementara sampai sekarang tidak ber-RAT, tetapi dia masih melakukan aktifitas simpan pinjam. Tapi nanti di akhir bulan Juli, saya akan peringatkan keras untuk tetap RAT,” tegasnya, Rabu (29/6/2016).

Menurutnya, tidak sepantasnya pengelola koperasi berlaku sewenang-wenang dalam memanejnya. Sebab, hal yang paling prinsip dalam koperasi adalah RAT untuk menentukan masa depan koperasi bersama anggota.

“Kalau tidak RAT, mereka kan bisa saja menyodorkan catatan kepada saya tapi tidak direkom oleh pesertanya, kalau tidak RAT berarti kan anggota tidak tahu. Termasuk perputaran uangnya,” tutup Jon.

Sekedar diingat, terdapat 26 koperasi di Pamekasan yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah daerah lantaran tidak beraktifitas selama dua tahun berturut-turut. Kemudian tidak melakukan RAT selama tiga tahun berturut-turut, sementara saat ini jumlah koperasi secara keseluruhan mencapai 695 koperasi. (PortalMadura.Com, 29 Juni 2016)

Bazar Takjil Arek Lancor Ternyata Dipungut Biaya

Pamekasan (PWINews) - Pasar Ramadhan Jajanan di bulan Ramadhan di arena taman Arek Lancor Pamekasan, berbuah pahit bagi pedagang Mamin (Makanan dan minuman). Mereka berdagang ingin menambah pendapatan, malah dikenakan pungutan.


Mereka mengeluhkan, macam-macam jajanan yang dijual sebagai menu berbuka puasa, hasinya (Utungnya) tidak seberapa. Mereka ingin menempati stand-stand oleh Panitia Bazar Takjil  dikenakan  pungutan Rp 200.000 per-stand.


Seorang pedagang, menyatakan, kegiatan bazar tahjil tujuan memang baik. Pedagang diberi palisitas untuk berjualan, umat muslim bisa dengan muda membeli menu untuk berbuka puasa. “Kami terimakasih pasilitas disediakan oleh panitia. Belum apa-apa harus kena pungutan,” tuturnya.


Bagi mereka, pungutan itu tidak sepadan dengan hasil jualan selama bulan 25 hari di bulan  puasa. 

“Bayangkan, Kami di sini semua rata-rata menjual jenis makan dan minuman. Bukanya saja hanya 3 jam (pukul 15.00 s/d 18.00 wib). Kami dipikirkan sebagai orang kecil,” pintanya.


Pedagang meminta, panitia bazar seharusnya lebih mengerti keadaan para PKL yang berjualan di sini. “Tiap kali dagang digelar, tidak selalu habis. Sisanya tidak bisa dijual besok hari. Agar tidak mubazir, kami sedekahkan ke tetangga,” ucap Mak Iya, sambil mengusap matanya.


Kabag Perekonomian Setda Pamekasan, Moh Basri, dikonferensi oleh wartawan melalui seluler menjelaskan, pengelolaan di Arek Lancor utuk Bazar Takjil di bagi dala 3 (tiga) kelompok Panitia. “Mengenai pungutan, Basri meminta kepada rekan Pers untuk menanyakan langsung kepada Panitia di masing-masing kelompok. Soal itu (pungutan), Panitia,” tandasnya.


Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi, menyatakan, pihak akan mengkonfirmasi soal itu kepada eksekutif (Bagian Perekonomian). “Kami akan menanyakan rasionalitas pungutan dari penyelenggaran Bazar Takjil itu,” tandasnya.


Bila pihak Pemkab tidak tahu pasti soal pungutan, Menurut Hosnan, hal itu tidak mungkin. Sebab bila pihak ketiga mengelola pasilitas pemerintah sudah pasti ada aturan dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.


“Klau Pemkab karna ketiadaan dana. Lalu, minta pihak ketiga mengelola bazaar itu. Itu boleh saja. Pungutan sebesar itu, rasionalitas apa. Di sana itu, rata-rata yang berjualan pedagang kecil,” tandas Hosnan Achmadi, dari FPAN. (HarianBhirawa.Co.Id, 13 Juni 2016)