Polisi Redam Demo Proyek Ricuh di Pamekasan

PENAWARTA.COM - Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya dapat meredam kericuhan dalam demonstrasi sekelompok massa yang memprotes rendahnya serapan anggaran pembangunan akibat dugaan praktik jual beli proyek di kantor pemkab setempat, Rabu.

"Tidak usah anarkis, kita mediasi kepentingan saudara-saudara untuk bertemu dengan perwakilan Pemkab Pamekasan," kata Kepala Bagian Operasional (Kabag) Ops Polres Pamekasan Kompol Sarpan.

Saat mendengar pernyataan Kabag Ops Polres Pamekasan itu, tensi emosi massa menurun, dan sebanyak enam orang perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan masuk ke kantor Pemkab Pamekasan.

Untuk rasa memprotes minimnya serapan anggaran akibat adanya dugaan praktik jual beli proyek itu dilakukan gabungan lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan rekanan pelaksana proyek di Pamekasan.

Selain memprotes praktik yang tidak sehat itu, para pengunjuk rasa ini, juga memprotes adanya anggota oknum DPRD Pamekasan yang menjadi pelaksana proyek.

Massa menilai, praktik seperti itu akan mengurangi nilai kritik sebagai wakil rakyat yang bertugas mengontrol pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

Selain praktik tidak sehat, minimnya realisasi anggaran pada APBD 2016 kali ini, juga akibat kinerja pimpinan SKPD yang lambat.

Data yang disampaikan pengunjuk rasa menyebutkan, hingga semester pertama 2016, realisasi proyek pembangunan di Pamekasan baru 33,82 persen.

"Jika realisasi proyek pembangunan di Pamekasan lamban seperti ini, jelas kesejahteraan masyarakat akan menurun," katanya.

Sementara, SKPD yang diduga menjadi dalang lambatnya realisasi proyek itu adalah Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan.

Namun, Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso kepada Antara membantah ada dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Pemkab Pamekasan, karena proses lelang telah dilakukan secara transparan.

"Tidak mungkin itu terjadi, karena proses lelang dilakukan secara online, dan jika ada yang tidak terima dengan pemenang tender, bisa menyampaikan sanggahan secara langsung di situs lelang online yang kami sediakan," katanya.

Rahmat juga membantah dirinya yang mengendalikan pelaksanaan proyek di Pamekasan, termasuk dalam menentukan pemenang tender.

"Kami hanya mengumumkan. Kalau lambat atau tidaknya lelang proyek selama ini, bergantung pada masing-masing SKPD," terang Rahmat.

Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan ini juga memastikan, Pamekasan bersih dari praktik jual beli proyek atau yang dikenal dengan istilah "fee proyek".

Namun, sebagian rekanan di Kota Pendidikan ini mengaku, "fee proyek" itu memang ada dengan besaran antara 15 hingga 30 persen dari nilai total proyek.

"Fee proyek" ini biasanya dibayar dimuka, melalui seorang makelar yang menjadi kepercayaan pejabat yang memiliki kebijakan menentukan pemenang tender. (AntaraJatim.Com, 31 Agustus 2016)

Machfud MD: Perumus Kebijakan Hukum Cenderung Koruptif

PENAWARTA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan sebagian perumus kebijakan hukum di Indonesia cenderung koruptif, terutama terkait kebijakan yang mengatur hubungan dunia global.

"Kesepakatan organisasi perdagangan dunia memang memutuskan agar semua negara harus membuka diri dalam dunia perdagangan. Tapi disatu sisi, setiap negara juga bebas membuat aturan untuk melindungi negaranya," kata Machfud di Pamekasan, Rabu.

Mahfud MD mengemukakan hal ini, saat menyampaikan orasi ilmiah bertema "Optimalisasi Perlindungan Hukum Praktik Profesi Perawat di Era MEA" pada acara wisuda mahasiswa Akademi Keperawatan di Pendopo Ronggosukowati, Pemkab Pamekasan.

Kebijakan koruptif dalam bidang hukum dan perundang-undangan ini, terlihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama, terkait usaha perdagangan.

Saat organisasi perdagangan dunia (WTO) membuat kebijakan bahwa seluruh negara-negara di dunia harus membuka diri dalam dunia usaha perdagangan, para pembuat undang-undang langsung menyambut kebijakan mengikuti poin ketentuan itu begitu saja.

"Jadi perusahaan asing langsung boleh masuk di Indonesia," katanya.

Oleh karenanya, perusahaan minyak dari Malaysia seperti Petronas langsung bisa masuk ke Indonesia, sedangkan perusahaan minyak kita tidak bisa masuk kesana.

Ini terjadi, karena Malaysia membuat kebijakan yang berpihak untuk kepentingan bangsanya, yakni dengan mengacu kepada ketentuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa setiap negara bebas membuat kebijakan untuk melindungi negaranya.

Machfud MD mengatakan, kebijakan hukum yang menurutnya koruptif dan kurang berpihak kepada kepentingan ekonomi bangsa itu, diharapkan hanya terjadi di masa lalu, dan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

"Pada MEA ini, pemkab juga harus membuat kebijakan yang berpihak, di berbagai bidang," katanya.

Di Era MEA, perawat dan tenaga profesi lainnya seperti dokter juga bisa mendatangkan dari negara lain. Dokter dan Singapura bisa membuka praktik di Pamekasan.

"Disinilah peran daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak sangat menentukan," katanya.

Misalnya, sambung Machfud, jika Pamekasan membutuhkan tenaga perawat, maka pemkab harus membuat ketentuan, semisal perawat dari luar harus bisa berbahasa Madura, dan jenis tenaga profesi yang dibutuhkan memang tidak ada di Pamekasan.

Atau bisa saja membuat kebijakan bahwa tenaga kerja dari luar, harus bersedia mengikuti aturan-aturan dan tradisi lokal di Madura.

Di bagian lain orasinya, Presidum Majelis Nasional Korp Alumni HMI (Kahmi) ini juga membahas pentingnya kualitas diri dalam menentukan masa depan masing-masing individu.

"Jadilah manusia itu yang selalu mengalir seperti air, bukan seperti buih yang selalu terombang-ambing hempasan gelombang," ucap dia.

Buih itu tidak ada gunanya. Jika ingin menjadi manusia yang berkualitas, maka memilih aliran-aliran yang benar, yakni aliran yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan nilai keadilan.

Pada bagian akhir orasinya, guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini juga menyebutkan ciri-ciri globalisasi yang menjadi era saat ini.

"Ada empat ciri globalisasi," katanya.

Pertama, isu yang diusung adalah Hak Asasi Manusia (HAM), kedua, demokratisasi, dan ketiga isu tentang lingkungan hidup, serta yang keempat adalah pasar bebas.

Di Era Globalisasi tahapan pembangunan tidak lagi pada rencana pembangunan lima tahun, seperti yang diterapkan masa Masa Orde Baru, akan tetapi tujuan pembangunan seribu tahun kedepan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Wakil Bupati Kholil Asyari serta perwakilan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) hadir dalam acara itu. (PW/AntaraNews.Com 24 Agustus 2016)

Membentuk Kepribadian Berdaya Saing Global dalam Menghadapi MEA

Pada hari Selasa, 23 Agustus 2016, Jurusan Tarbiyah menyelenggarakan Studium General  yang digelar di gedung Auditorium STAIN Pamekasan. Hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan ini adalah Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.  (Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia [ABKIN]). 

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua STAIN Pamekasan Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd.  Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua III (Dr. Atiqullah, S.Ag, M.Pd.), Ketua Jurusan Tarbiyah (Dr. Moh. Muchlis Solichin, M.Ag), Sekretaris Jurusan Tarbiyah (Dr. Siswanto, M.Pd.I.), Dosen Jurusan Tarbiyah dan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah. 

Dalam sambutannya, Dr. H. Taufiqurrahman mengungkapkan bahwa mahasiswa Jurusan Tarbiyah harus dapat berkontribusi dalam pengembangan mutu pendidikan di Madura dengan senantiasa membangun kompetensi dirinya. Maka dari itu, ia mengharap kegiatan ini dapat memotivasi para mahasiswa untuk memiliki kemampuan keilmuan dan kepribadian yang unggul dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah menjadi ikon pasar bebas di masyarakat luas.

Setelah penyampaian sambutan ketua STAIN, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara STAIN Pamekasan dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN). Penandatangan dilakukan oleh Ketua STAIN, Ketua Jurusan Tarbiyah dengan Ketua Umum ABKIN. Penandatanganan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan kapasitas STAIN Pamekasan terutama dalam bertransformasi menuju Institut Islam Negeri Madura. 

Menurut Pemaparan Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,  bahwa Indonesia  menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global dan era MEA yang menuntut peningkatan mutu dan produktivitas manusia terdidik.  Daya saing hanya dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa yang mandiri dan berkepribadian, yaitu bangsa yang mampu mengandalkan kekuatan sendiri dan kepribadian bangsa Indonesia.  

Ia pun menuntut  mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menjadi manusia  berkualitas, berkepribadian, maju, mandiri,dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berubah menuju masyarakat masa depan. 

Lebih lanjut, narasumber mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkembang masa transisi dari  masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.  Saat ini, masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh arus globalisasi, perkembangan ipteks dan informasi, arus pasar bebas di ASEAN sehingga kemungkinan bertemunya orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula.

Oleh karena itu, mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan diharapkan menjadi Manusia Masa Depan, yakni manusia yang menatap masa depan,  manusia yang mampu mengantisipasi masa depan, yaitu  melihat jauh kedepan dan siap mengarungi kehidupan masa depan sehingga akan tetap eksis di dalam menjalani kehidupan. 

Untuk menjadi mahasiswa yang  kepribadian yang berdaya saing global dalam menghadapi MEA, narasumber mengemukakan bahwa mahasiswa Tarbiyah sebagai calon pendidik profesional harus memiliki Wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan kepribadian yang semuanya terpadukan bagi terlaksananya profesi pendidik.

Menurutnya, kepribadian memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Membangun kepribadian bagi mahasiswa calon pendidik memegang peranan sangat penting,dan akan mewarnai perkembangan pribadinya secara keseluruhan. 

Ia pun menyarankan Mahasiswa Tarbiyah melalui proses pendidikan berusaha menanamkan dan mengembangkan sistem nilai dan norma yang menjadi patokan untuk sikap mental dan perilaku yang benar, baik, dan pantas serta menjauhi hal-hal yang salah, buruk, dan tidak pantas. (Rilis STAIN Pamekasan)

PBI BPJS Kesehatan Madura Capai 2.126.818 Jiwa

PENAWARTA.COM - Sebanyak 2.126.818 jiwa dari total 3.995.143 jumlah penduduk di Pulau Madura, Jawa Timur, terdaftar sebagai penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Para penerima bantuan iuran tersebar di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep," kata Kepala BPJS Kesehatan Madura Ismail Marzuki kepada Antara di Pamekasan, Senin.

Di Bangkalan, jumlah warga penerima bantuan iuran program JKN sebanyak 480.883 orang, Sampang sebanyak 605.040 orang, Pamekasan 496.670 orang dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 544.225 orang.

Berdasarkan data di BPJS Kesehatan Madura, total jumlah warga Madura yang ikut program JKN hingga awal Mei 2016 ini sebanyak 2.419.359 orang.

Dengan demikian, kata Ismail, masih ada sebanyak 1.575.784 warga Madura yang belum ikut program JKN, mengingat jumlah total penduduk di empat kabupaten di Pulau Garam itu sebanyak 3.995.143 orang.

Ismail menjelaskan, saat ini, pihaknya terus berupaya untuk merekrut jutaan warga Madura yang belum ikut program JKN itu, mengingat target pemerintah semua warga harus ikut program jaminan kesehatan nasional pada 2019.

"Target kami adalah pekerja penerima upah (PPU)," kata Ismail menjelaskan.

Sementara itu, kabupaten dengan jumlah terbanyak penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ialah Kabupaten Bangkalan Sampang, yakni 605.040 orang.

Terbanyak kedua ialah Kabupaten Sumenep, yakni 544.225 orang, lalu Kabupaten Pamekasan sebanyak 496.670 orang dan yang paling sedikit ialah Kabupaten Bangkalan, yakni sebanyak 480.883 orang. (AntaraJatim.Com, 23 Mei 2016)

Baca Juga Berita Terkait BPJS Kesehatan Lainnya:

• 131.000 Warga Sampang Terima Kartu Indonesia Sehat

131.000 Warga Sampang Terima Kartu Indonesia Sehat

PENAWARTA.COM - Sebanyak 131.000 warga dari total jumlah penduduk 902.439 jiwa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terdata sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada program bantuan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Syamsul Arifin di Sampang, Selasa, menjelaskan, para penerima kartu KIS itu merupakan warga yang tidak mampu.

"Pembagian Kartu Indonesia Sehat kepada penerima bantuan sebagian telah dilakukan melalui aparat desa masing-masing," katanya.

Syamsul Arifin menjelaskan, penentuan penerima KIS itu oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi, data penerima KIS itu berdasarkan hasil pendataan BPS sebagaimana penentuan penerima bantuan pada bantuan beras miskin (raskin)," katanya.

Ia menjelaskan, KIS merupakan program perioritas Presiden Joko Widodo dan program ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

"Di BPJS Kesehatan itu ada yang bernama program penerima bantuan iuran. KIS ini untuk warga yang tidak terdaftar dalam program bantuan iuran BPJS Kesehatan," katanya, menjelaskan.

Menurut Syamsul Arifin, program bantuan KIS ini merupakan salah satu program sosial yang dicanangkan pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan.

Program sosial lainnya ialah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Sosial, serta program keluarga harapan (PKH). (PW/AntaraNews.Com, 17 Mei 2016)

Pengadaan Sarung Lebaran Sampang Dikorupsi?

PENAWARTA.COM - Kejaksaan Negeri Sampang, kini membentik tim guna menyelidiki dugaan korupsi pengadaan sarung Lebaran 1437 Hijriah di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat.

"Tim telah terbentuk, dan kami sudah mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data," kata Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto di Sampang, Senin.

Namun, demikian, sambung Joko, pihaknya belum melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dugaan korupsi pengadaan sarung Lebaran di Dinsosnakertrans Sampang ini terendus, berdasarkan laporan masyarakat ke institusi penegak hukum itu.

Kasi Intel menjelaskan, nilai dugaan korupsi pengadaan sarung di Dinsosnakertrans Sampang itu sebesar Rp375 juta, namun diduga hanya digunakan sebesar Rp200 juta.

"Ini yang sedang kami dalami," katanya.

Sementara, Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah menyatakan, perubahan penggunaan anggaran dari Rp375 juta dan hanya menjadi Rp200 juta itu, karena perubahan alokasi anggaran, bukan karena dikorupsi dirinya.

"Selain itu, pagu belanja sarung Lebaran dari Rp375 juta menjadi Rp200 juta sudah dikonsultasikan ke tim lelang dan Dispendaloka setempat," katanya.

Dinas Sosial, kata dia, hanya sebagai dinas teknis dan tidak menikmati uang sama sekali.

"Dan yang perlu dipahami oleh semuanya, bahwa sisanya dikembalikan kepada kas daerah," terang Malik.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran pembelian sarung Lebaran dari Rp375 juta menjadi Rp200 juta itu, berdasarkan kebutuhan, yakni hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp200 juta.

"Tidak benar kalau anggaran pembelian sarung Lebaran itu dikorupsi. Wong sisanya ada di kas daerah," katanya lagi.

Oleh karenanya, Malik mengaku dirinya siap menjelaskan kepada siapapun, termasuk Kejari Sampang terkait penggunaan anggaran untuk pembelian sarung Lebaran 1437 Hijriah itu. (RimaNews.Com, 1 Agustus 2016)

Rumah Warga Jokotole Terbakar Akibat Ledakan Kompor Gas

PENAWARTA.COM - Rumah warga Pamekasan Provinsi Jawa Timur Senin malam sekitar pukul 19.00 WIB terbakar akibat kompor gas meledak. Lokasi kejadian di Jalan Jokotole Gang 3 Kelurahan Baru Rambat Kota, RT 03, RW 04 atau sekitar 1 kilometer ke arah timur Monumen Arek Lancor Pamekasan.

"Rumah warga yang terbakar ini milik warga bernama Sutija," kata petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Hariyanto di lokasi kejadian.

Kejadian itu sempat mengejutkan warga sekitar. Beberapa orang perempuan bahkan sempat berteriak histeris, karena khawatir kobaran api semakin besar dan api menjalar ke rumahnya.

Namun dalam hitungan detik, warga sekitar langsung berhamburan, membawa air dan peralatan seadanya untuk memadamkam kobaran api.

Sebagian lainnya langsung menghubungi petugas keamanan dan petugas pemadam kebakaran. "Hanya sekitar 15 menit sudah bisa dikendalikan, dan satu jam kemudian sudah padam total," kata warga setempat Heriyono.

Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus, rumah warga yang terbakar itu merupakan rumah kontrakan. Pemiliknya bernama Sutija sedangkan orang yang mengontrak bernama Musyarrofah. "Perkiraan kerugian materiil sekitar Rp 10 juta, sebab sebagian besar isi dapur hangus terbakar," katanya lagi.

Firdaus selanjutnya mengimbau agar warga hendaknya rutin melakukan pengecehan kompor gas untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan. Hingga pukul 21.00 WIB, sejumlah anggota TNI, polisi dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Pemkab Pamekasan bersama warga masih terlihat di lokasi kejadian membantu membersihkan dapur dan sebagian bangunan rumah yang terbakar itu. (Republika.Co.Id, 1 Agustus 2016)

Bangkalan Pecat Dua Pejabat karena Korupsi

PENAWARTA.COM - Sekretariat Pemkab Bangkalan memecat dua pejabat dari jabatannya karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, yakni Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Bagus Hariyanto dan Camat Tanjung Bumi Joko Budiono.

"Kami sudah mengajukan permohonan penggantinya sebagai pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan jabatan kedua pejabat itu dan saat ini sudah diproses," kata sisten Pemerintahan Sekretariat Pemkab Bangkalan Hasanuddin Buchori di Bangkalan, Senin (01/08/2016).

Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Bagus Hariyanto dicopot dari jabatannya karena yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya, setelah menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan oleh kejaksaan negeri setempat.

Bagus Hariyanto ditangkap tim penyidik Kejari Bangkalan pada 20 Juli 2016 atas dugaan penyelewengan anggaran pengadaan barang dan jasa dengan kerugian sebesar Rp3,2 miliar pada APBD 2015.

Saat itu, Bagus menjabat sebagai Kabag Umum Pemkab Bangkalan.

Sedangkan Camat Tanjung Bumi Joko Budiono ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bangkalan dan ditahan di mapolres setempat, setelah terbukti melakukan pemotongan dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi.

Menurut Asisten Pemerintahan Sekretariat Pemkab Bangkalan Hasanuddin Buchori, pengajuan permohonan Plt untuk dua jabatan yang kini kosong itu, sudah disampaikan ke Bupati Bangkalan Moh Makmun Ibnu Fuad, namun belum ditanda tangani.

"Tugas kami hanya mengajukan, dan semua keputusan ada pada bupati," katanya, menjelaskan.

Hasanuddin Buchori menjelaskan, pihaknya sengaja mempercepat mengajukan pejabat pengganti, karena dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintahan, terutama camat, karena sebentar lagi akan digelar pemilihan kepala daerah secara serentak, sehingga keberaan pimpinan di tingkat kecamatan sangat dibutuhkan. (RimaNews.Com, 1 Agustus 2016)

Pamekasan Alokasikan Rp144 Miliar Untuk Kesejahteraan Sosial

PENAWARTA.COM - Pemerintah Kabupata Pamekasan, Jawa Timur tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,7 miliar lebih, untuk program kesejahteraan ssosial guna meningkat taraf hidup dan ekonomi masyarakat miskin di wilayah itu.

"Alokasi anggaran sebesar Rp144,7 miliar lebih ini untuk beberapa program kesejahteraan soal. Antara lain program keluarga harapan dan bantuan beras sejahtera," kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pamekasan, Senin.

Bupati menjelaskan, untuk program bantuan beras sejahtera, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp112.981.356.900 untuk 86.397 keluarga penerima bantuan.

Sedangkan untuk program keluarga harapan, sebesar Rp31.315.470.000 untuk 17.986 penerima bantuan.

"Ada juga program bantuan hibah dalam negeri sebesar Rp74.000.000," terang bupati.

Bantuan hibah dalam negeri ini, sambung bupati, untuk 370 keluarga penerima bantuan dan program tersebut atas bantuan pemerintah pusat.

"Tahun ini, kami juga menerima bantuan dua unit kendaraan siaga bencana dari pemerintah pusat senilai Rp405.719.000," katanya.

Sehingga, total anggaran yang disediakan pemerintah untuk program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial itu sebesar Rp144.776.546.300.

Bupati menjelaskan, program peningkatan kesejahteraan sosial ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

"Semua jenis program sosial ini bentuknya merupakan bantuan langsung kepada masyarakat, sehingga sulit untuk dilakukan penyimpangan," katanya.

Kendatipun demikian, bupati menyatakan, pihaknya tetap meminta para pihak, baik instansi dinas terkait dan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

"Sebab, terkadang meski sifatnya bantuan langsung, di beberapa daerah masih dtemukan adanya praktik penyimpangan," katanya.

Bupati menjelaskan, program kesejahteraan sosial itu telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, dan masyarakat penerima bantuan sudah menikmatinya.

"Melalui program ini, kami berharap, agar angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan bisa terus ditekan, dan masyarakat semakin maju," katanya.

 

Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini menjelaskan, program bantuan kesejahteraan sosial itu tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saja, akan tetapi juga juga dalam bidang pendidikan. (AntaraJatim.Com, 1 Agustus 2016)

Harga Daging Ayam Kampung di Sumenep Normal

PENAWARTA.COM - Harga daging ayam kampung di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Senin, kembali normal, yakni Rp70 ribu per kilogram dari sebelumnya pada kisaran Rp80 ribu hingga Rp90 ribu.

"Kalau dibanding pekan lalu, harga daging ayam kampung turun dari Rp80 ribu per kilogram menjadi Rp70 ribu. Harga tersebut (Rp70 ribu) merupakan harga normal untuk daging ayam kampung," kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, R Heni Yulianto di Sumenep, Jawa Timur, Senin.

Sejak akhir masa Ramadhan atau jelang Hari Raya Idul Fitri 2016, harga daging ayam kampung di Sumenep naik dari Rp70 ribu per kilogram menjadi Rp80 ribu hingga Rp90 ribu.

Harga daging ayam kampung Rp90 ribu per kilogram bertahan hingga pertengahan Juli 2016.

"Pada pekan ketiga hingga keempat Juli 2016, harga daging ayam kampung turun menjadi Rp80 ribu. Di Sumenep, harga daging ayam kampung Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kilogram itu masuk kategori tinggi, karena biasanya Rp70 ribu per kilogram," ujarnya.

Heni menduga tingkat permintaan daging ayam kampung mulai normal lagi dan selanjutnya harganya pun kembali normal, yakni Rp70 ribu per kilogram.

"Pada masa Lebaran, tingkat permintaan daging ayam kampung, ayam broiler, maupun sapi, lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Kondisi itu yang diduga membuat pedagang menaikkan harga komoditas tersebut," katanya.

Selain daging ayam kampung, harga daging sapi dan ayam broiler juga turun atau normal sebagaimana hari-hari biasa.

"Sesuai hasil pemantauan yang dilakukan staf kami pada Senin ini, harga daging sapi turun dari Rp115 ribu per kilogram menjadi Rp110 ribu dan ayam broiler dari Rp32 ribu menjadi Rp30 ribu," ujarnya, menambahkan.

Sebelumnya pada masa Lebaran, harga daging sapi di Sumenep hingga Rp120 ribu per kilogram dan ayam broiler hingga Rp35 ribu.

Disperindag Sumenep memantau harga kebutuhan pokok di dua pasar di Kecamatan Kota, yakni Pasar Anom Baru sebagai lokasi utama dan Pasar Bangkal Baru sebagai lokasi pembanding. (AntaraJatim.Com, 1 Agustus 2016)

Bali United Tahan Imbang Persegres 1-1

PENAWARTA.COM - Tuan rumah Bali United bermain imbang melawan tim sepak bola Persegres Gresik United dengan skor 1-1 dalam ajang Torabika Soccer Championship (TSC) di Stadion Kapten I Wayan Diptha, Gianyar, Bali, Senin.

Babak pertama, kedua tim sama-sama bermin menyerang ke lini pertahanan lawannya. Namun, tidak ada satu gol pun tercipta hingga wasit meniup peluit panjang pada babak pertama.

Gol tercipta pada babak kedua dihasilkan terlebih dahulu oleh pemain Bali United Ricky Fajrin pada menit ke-88 melalui sepakan keras yang tidak mampu ditahan penjaga gawang Persegres Gresik United yang dikawal Irpan.

Kemudian, Persegres Gresik United membalas ketertinggalan dan berhasil mencetak gol melalui sepakan keras Oh Inkyun pada menit ke-89 melakukan sepakan pojok yang langsung mengarah keras ke pojok kanan gawang Bali United yang tidak mampu diantisipasi Rully Desrian.

Hingga wasit Maulana Nugraha, asal Malang meniup peluit panjang skor tetap bertahan 1-1 untuk kedua tim sepak bola itu dan harus rela berbagi poin dalam laga itu.

Dalam laga itu, wasit mengeluarkan tiga kartu kuning yang masing-masing diberikan kepada dua pemain Bali United yakni Adi Parwa menit ke-72, I Made Adi Wirahadi menit ke-83. Kemudian, satu kartu kuning untuk Persegres Gresik Muhammad Rifqi menit ke-73.

"Pertandingan hari ini sangat sulit, karena pemain kami banyak yang mengalami cedera. Demikian juga dengan Bali United yang juga banyak pemain inti yang cedera," kata Pelatih Persegres Gresik, Liestiadi.

Ia menegaskan, laga hari ini patut kita syukuri meskipun hanya mampu bermain imbang di kandang Bali United. "Ke depannya kami akan melakukan evaluasi dan hasil satu poin ini merupakan keuntungan bagi tim kami dan kerugian untuk tuan rumah," katanya.

Pelatih Bali United Indra Sjafri mengakui, segera mengevaluasi semua tim asuhnya agar bermain lebih baik lagi ke depannya.

"Saya juga mengapresiasi seluruh pemainnya, karena sudah berjuang mati-matian dalam laga hari ini. Besok kita akan melakukan pemulihan (recovery) para pemain," ujar Indra Sjafri. (AntaraNews.Com, 1 Agustus 2016)

PLN: Tarif listrik Agustus turun Rp2-3/kwh

PENAWARTA.COM - PT PLN (Persero) menetapkan, tarif listrik pada Agustus 2016 mengalami sedikit penurunan yakni Rp2-3 per kWh dibandingkan Juli 2016.

Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi dalam rilis di Jakarta, Senin mengatakan, penurunan tarif dikarenakan penguatan rupiah terhadap dolar AS dan penurunan patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP).

"Nilai tukar rupiah pada Juni 2016 menguat Rp64,6 per dolar AS dari sebelumnya Rp13.419,65 pada Mei 2016 menjadi Rp13.355,05 per dolar," katanya.

Sementara, ICP pada Juni 2016 turun 0,18 dolar AS per barel dari sebelumnya 44,68 dolar per barel pada Mei 2016 menjadi 44,50 dolar per barel.

Meski, lanjutnya, angka inflasi pada Juni 2016 meningkat 0,42 persen dari sebelumnya pada Mei 2016 sebesar 0,24 persen menjadi 0,66 persen.

Agung mengatakan, tarif listrik pada tegangan rendah untuk Agustus 2016 ditetapkan Rp1.410 per kWh atau turun Rp3 dibandingkan Juli 2016 sebesar Rp1.413 per kWh.

Lalu, tarif tegangan menengah turun Rp2 per kWh dari Rp1.087 pada Juli 2016 menjadi Rp1.085 per kWh pada Agustus 2016.

Untuk tarif pelanggan pada tegangan tinggi mengalami penurunan Rp2 per kWh dari Rp973 pada Juli 2016 menjadi Rp971 per kWh pada Agustus 2016.

Sedangkan, tarif layanan khusus turun Rp3 per kWh dari Rp1.597 per kWh pada Juli 2016 menjadi Rp1.594 per kWh pada Agustus 2016.

"Penurunan tarif tersebut berlaku pada 12 dari 37 golongan pelanggan tarif PLN," kata Agung.

Jumlah pelanggan mampu pada 12 golongan tarif per Agustus 2016 tercatat 12,2 juta atau 19,6 persen dari total 62,2 juta pelanggan.

Sementara, jumlah 25 golongan pelanggan yang tidak mengalami perubahan tarif adalah 50 juta atau 80,4 persen.

Pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis, industri kecil, dan pelanggan sosial yang masih mendapat subsidi negara termasuk dalam 25 golongan yang tidak mengalami perubahan tarif. (AntaraNews.Com, 1 Agustus 2016)

BPJS Gandeng Kejari Sosialisasikan Perlindungan Tenaga Kerja

PENAWARTA.COM - Kejaksaan Negeri Bangkalan himbau perusahaan di Bangkalan untuk mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan saat Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Program BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, Rabu, 27 Juli 2016.

Dalam acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan menyampaikan pentingnya perusahaan terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terkait dengan manfaat bagi para pekerja.

"Banyak keuntungan daripada kerugiannya, terutama dalam pelimpahan wewenang ketika terjadi kecelakaan kerja," tutur Riono Budi Santoso, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, Guguk Heru Triyoko menyampaikan, saat ini jumlah perusahaan di Pulau Madura yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih sebanyak 580 perusahaan.

"Dari yang kami identifikasi masih terdapat 700 perusahaan yang belum mendaftar”, ungkapnya.

Padahal , dalam UU No 24 Tahun 2011 tertuang “Seluruh pekerja & pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya di Program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini terkait pula dengan sanksi administratif. "Ada sanksi administratif bagi perusahaan yang belum terdaftar, seperti teguran tertulis hingga kesulitan mengurus perijinan," ujar Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bangkalan Noordin Kusumanegara. (*)